UU PDP Indonesia dan WhatsApp Bisnis: Apa yang Harus Dipatuhi

UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) berlaku untuk semua bisnis yang mengolah data pribadi - termasuk yang berkomunikasi via WhatsApp.

Poin Utama UU PDP untuk WhatsApp Bisnis

Consent wajib: Harus dapat persetujuan eksplisit sebelum mengolah data pribadi. Tujuan jelas: Data hanya boleh digunakan sesuai tujuan yang diinformasikan. Minimasi data: Hanya kumpulkan data yang benar-benar diperlukan. Retensi terbatas: Hapus data setelah tujuan tercapai. Hak subjek data: Customer berhak akses, koreksi, dan hapus datanya.

Implikasi Praktis

Broadcast: Harus ada opt-in eksplisit sebelum kirim pesan promosi. Penyimpanan chat: Tentukan berapa lama chat disimpan, informasikan ke customer. Data order: Simpan hanya yang diperlukan, hapus data sensitif setelah transaksi selesai. Sharing data: Jangan berikan data pelanggan ke pihak ketiga tanpa izin. Permintaan hapus: Jika customer minta datanya dihapus, kamu wajib comply.

Sanksi Pelanggaran UU PDP

Denda administratif sampai 2% dari pendapatan tahunan. Sanksi pidana untuk pelanggaran berat. Tuntutan perdata dari pelanggan yang dirugikan.

Langkah Compliance

Buat privacy policy dan informasikan ke customer. Implementasi consent management. Training tim tentang UU PDP. Audit berkala data handling practices.

UU PDP compliant di Balaswa - consent management dan data protection built-in.